AKUNTABILITAS KINERJA BAG.PDE NTB TA05/06

(ringkasan)

I.                  PENDAHULUAN.  

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah memungkinkan berkembangnya Elektronic Government  (E-Gov), yaitu sebagian kegiatan pemerintahan yang dilakukan secara elektronik.   E-gov diharapkan akan mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan guna mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).  Tata pemerintahan yang baik mempunyai ciri-ciri antara lain adanya:  Partisipasi masyarakat; Aturan hukum yang jelas; Transparansi; Akuntabilitas;  Keadilan dan persamaan;  Kepekaan; dan  Efektifitas dan efisiensi. Selain itu penerapan E-gov sangat relevan dalam menghadapi proses globalisasi yang sedang dan akan terjadi. Dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keterpaduan langkah dan kesempurnaan tindak dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2005 Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) selain mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam Dana Anggaran Satuan Kerja (DASK) juga mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan dari Departemen Dalam Negeri (APBN-Dekon Depdagri). Penyaluran dana bantuan Pusat melalui Bagian Proyek Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah Provinsi NTB.Salah satu sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan Bagian Proyek Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah adalah terbentuknya Jaringan Sistem Manajemen dan Proses Kerja yang memungkinkan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi bekerja secara terpadu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai salah satu langkah awal dalam penerapan e-gov, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian ini telah diupayakan untuk menampilkan secara transparan kinerja Bagian PDE yang diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

II.   MAKSUD DAN TUJUAN.

1.     Maksud.

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian PDE Biro Organisasi Setda Provinsi NTB adalah:a.        Agar tatanan kerja pada Bagian PDE lebih terarah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta program kerja yang telah ditetapkan.b.       Sebagai pertanggungjawaban administrasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian PDE dan seluruh staf kepada Kepala Biro Organisasi, Setda Provinsi NTB.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian adalah:

 Meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian PDE yang didukung oleh capaian kinerja masing-masing Sub Bagian dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pengembangan teknologi informasi (website: ntbprov.go.id) sebagai salah satu bentuk penerapan E-gov.

Sebagai bahan masukan dalam koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis dalam pelaksanakan tugas antar Sub Bagian lingkup Bagian PDE dan antar Bagian lingkup Biro Organisasi Setda Provinsi NTB.

Terciptanya tertib administrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada mitra kerja dan atau masyarakat pengguna jasa.e.        Tersedianya data dan informasi yang akurat, akuntabel dan sewaktu (on-line) sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi NTB.

III.   DASAR DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

1.     Dasar Penyusuna

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian PDE, didasarkan atas: a. Keputusan Gubernur b.  Perda  c. Peraturan Menteri Dalam Negeri, dsb

2.  Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian PDE disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar dan Sistematika Penyusunan
4. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi
5. Kondisi Organisasi
6. Program dan Kegiatan
7. Lingkup Koordinasi Satuan Kerja
8. Evaluasi Kinerja
9. Kesimpulan, Saran
10. Lampiran (gambar, tabel, photo dsb)

Kepala,

ttd

Surana

Gagasan Pemanfaatan Prakiraan Iklim Untuk Pengelolaan Irigasi

SARI

• Variabilitas iklim seperti El Niño Osilasi Selatan (ENOS/ENSO) mempunyai korelasi yang kuat dengan kejadian kekeringan, gagal panen, dan penurunan hasil pertanian di Pulau Lombok. Kuatnya pengaruh ENOS itu dapat dilihat dari kejadian kemarau panjang dan kekeringan tahun 1982/1983 dan 1997/1998. Pada tahun 1997/1998, lebih dari 8.400 ha tanaman padi mengalami kekeringan dan sebanyak 2.000 ha diantaranya mengalami puso.
• Sampai saat ini dirasakan belum cukup strategi (dari pemerintah) untuk mengantisipasi dan mengatasi kekeringan yang disebabkan oleh fenomena tersebut. Walaupun ada beberapa kendala pengembangan teknologi prakiraan iklim, peluang untuk penerapan pemanfaatan informasi prakiraan iklim untuk pengelolaan irigasi yang lebih baik, terutama di Pulau Lombok bagian selatan, cukup menjajikan.

 LATAR BELAKANG

• Hamparan lahan pertanian di daerah kritis Pulau Lombok bagian Selatan sebagian berjenis vertisol (lempung berat) dan bahasa lokalnya disebut tanah malit. Kharakteristik yang menonjol adalah retak-retak pada musim kering dan berlumpur pada musim penghujan
• Curah hujan relatif rendah (di bawah 1000 mm/th), intensitas sangat bervariasi. Bulan hujan berkisar selama 3(tiga) bulan saja. Sering terjadinya kegagalan panen terutama disebabkan kekurangcukupan air pertanian.
• Petani pada umumnya sedikit pengetahuannya tentang manfaat dari prakiraan cuaca dan iklim untuk keperluan pengambilan keputusan pada budidaya tanaman mereka.
• Petani di wilayah Lombok pada umumnya adalah petani yang “melulu” untuk penghidupan (subsistent),  mereka cenderung menanam padi jika mereka merasa air akan mencukupi untuk kebutuhan irigasi padi pada lahan sawahnya.
• Banyak informasi cuaca dan iklim yang dihasilkan oleh BMG dan institusi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani maupun institusi yang terkait dengan budidaya pertanian.

 ISU GLOBAL

• Fenomena Perubahan Iklim Global:  ALAM dan lingkungan menurut penelitian mempunyai kecenderungan yang akan selalu berubah, yang dalam beberapa hal berdampak “negatif” pada lingkungan hidup dan kehidupan itu sendiri;
• Kejadian bencana yang sering terjadi hampir selalu “dikait-kaitkan” dengan perubahan iklim, seperti banjir bandang, kekeringan, kebakaran lahan dan peristiwa lainnya, tanah longsor, bahkan gempa bumi dan tsunami;
• Pengetahuan manusia dalam memahami fenomena perubahan alam dan lingkungan hidup di satu hal terbatas; dan pada lain hal ada kemajuan yang cukup signifikan atas teknologi informasi serta rekayasa teknis prakiraan iklim dan penginderaan;
• Beberapa wilayah dengan kharakteristik tertentu, lingkungan hidupnya sangat rawan terhadap perubahan iklim, antara lain: menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai, berkurangnya jumlah dan debit mata air yang menjadi andalan hidup di sektor pertanian;
• “Tidak terkendalinya” pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam, akan memicu perusakan terhadap sumberdaya.

(to be continued . . . research is being held; Surana)

Situation of Nusa Tenggara Barat

Brief Information from Water Resources Development, Kimpraswil NTB

Prepared by Surana, Chief of WRD,  Mataram, May 2004

1.  GENERAL BACKGROUD

Under past Twenty five Year Planning Programmes (1st state Planning Program – PJP1), the Province of NTB was remained from the national level development because of the “remote location” coupled with a little potential for development due mainly to the drier climate than any part of Indonesia. The GRDP of the province was very low, and NTB is ranked almost lowest, among the provinces in the country. Aiming to improve the lower productivity of agricultural sector and living standards of urban and rural peoples, therefore, the “Proverty Alleviation” is one of the “Development Targets” under new era of Development – PROPENAS & PROPEDA. This principle is maintained in Strategic Development Planning (Rencana Strategis – RENSTRA 2003 s/d 2008).

In the light of the present policy of the Government, various technical support project are ongoing in NTB seconded by donor agencies including: Canadian International Development Agency (CIDA), Word Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Overseas Economic Cooperation Fund, Japan (OECF), United States Agency for International Development (USAID), Australian Development Assistance Bureau (ADAB), Japan International Agency (JICA), and IDB (Islamic Development Bank).

Following the new era of autonomy and reformation in Indonesia, at present, the Provincial Settlement and Regional Infrastructure  (Dinas Kimpraswil) is under reorganization. Following this policy, the Provincial Water Resources Management (PSDA-Subdinas Pengelolaan Sumberdaya Air) and Provincial Water Resources Development (PWRD – Subdinas Pengairan) are also reorganizing those stuctures. Under the PWRD, the Water Resources Development and Conservation Project Office (PPSA) is responsible for developing Embungs and reservoirs; the Provincial Irrigation Project (PIA) is renponsible for developing  irrigation systems, whilst Ground Water Managenet and Development Project (PPAT) is resposible for developing gound water system. The PPSA, PIA, and PPAT will be strengthened in terms of function, staffing and budget allocation to match the concept of ongoing reorganization. (The Organisatioan Chart is attached).

The Provincial level organization having responsibility for all activities about the coordination and preparation of the regional development is the BAPPEDA with the direct reporting line to the Governor; while at the districts Level, “have no direct command lines” to the provincial level (mainy on the coordination and guidance).

2.  NATURAL CIRCUMSTANCES

Physiography

The Province consist of many islands with small to medium size. Out of >78 islands in NTB, only small are inhabited. The total area is 20,153.1 km2 occupying 3.5% in all of yhe country’s territory. The two main islands of NTB are Lombok and Sumbawa islands.

Climate

. . . . . (to be continued if anyone wish to -srnNTB-)

UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR (NTB)

RingkasanProvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan kepulauan dengan kondisi geografi dengan intensitas hujan yang tinggi,  terletak dekat pada jalur gempa serta dan rangkaian gunung berapi membuat kehidupan masyarakat di NTB senantiasa terancam oleh berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, tsunami dan kebakaran hutan. Dan jenis bencana tersebut sudah sering dan hampir selalu terjadi pada suatu waktu.Dampak negatif atau kerugian yang timbul akibat terjadinya bencana alam sangat bervariasi, tergantung dari intensitas bencana itu sendiri, yaitu mulai dari berkurangnya kenyamanan hidup sampai dengan kehilangan harta benda dan bahkan korban jiwa.Pada dasarnya terjadinya bencana alam dapat dibedakan dalam 2(dua) hal yaitu:1.        peristiwa atau keadaan alam yang tidak dapat dikendalikan (bersifat probabilistik).2.        kegiatan/aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi/ memperparah intensitas atau tingkat bencana (bersifat deterministik dan dapat dikendalikan/ dikontrol).Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia (khususnya di Provinsi NTB) seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi dan kekeringan, pada hakikatnya merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari namun dampak dan kerugiannya dapat dimitigasi atau paling tidak diminimalkan bila kita mau memahami sifat alam dan dapat secara bijaksana menyikapinya.Dalam rangka penanggulangan bencana tersebut khususnya bencana banjir (yang merupakan fokus utama dalam tulisan ini) baik pada tahap preventif sebelum terjadi bencana, represif pada saat terjadi bencana maupun tahap rehabilitatif setelah terjadi bencana, Pemerintah Daerah dan atau jajarannya serta lembaga masyarakat telah berupaya melakukan langkah-langkah seperti penyusunan kebijakan dan strategi, koordinasi lintas sektoral dan koordinasi antar daerah, pengumpulan data dan informasi secara terpadu, serta upaya penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.Disamping hal di atas, penyiapan dan penggalangan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat perlu dilibatkan dalam berbagai tahap kegiatan, mulai dari a) inisiasi, b) persiapan, c) implementasi, dan d) pemeliharaan . . . . . . . . . (Surana)

Pelayanan Publik (konsepsi, filosofi dan aplikasi)

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebas dari KKN.Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Tap MPR tesebut antara lain harus dicerminkan pada penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan.Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparatur negara dalam, hal ini dititikberatkan kepada aparatur pemerintah, hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan.Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta membuka peluang untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan informasi on-line perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman.Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi isu yang semakin strategis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan bisa memperbaiki iklim investasi yang amat diperlukan Bangsa Indonesia untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, sedang dalam kehidupan politik, perbaikan birokrasi pelayanan publik akan mempunyai implikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Sedangkan kurang baiknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan “memperbaiki kembali” citra Pemerintah dimata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun sehingga Pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang kuat dimata publik. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, cenderung masih belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat.Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik disampaikan secara langsung kepada Pimpinan Unit Pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa; dilain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Oleh sebab itu diperlukan upaya upaya peningkatan pelayanan publik melalui pembenahan yang menyeluruh meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian (SDM), tatalaksana, akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.

(To be continued, if anyone interested . . . ? srn-ntb)

SUMBERDAYA AIR PERTANIAN: PROSPEK DAN TANTANGAN

Hasil dari pembangunan, terutama bidang sumberdaya air, yang terus meningkat dari tahun ke tahun ternyata belum sepenuhnya dapat “dinikmati secara utuh dan merata oleh penerima manfaat”. Ini terbukti antara lain dengan masih sering terdengar terjadinya krisis air (baik kualitas maupun kuantitas), timbulnya masalah banjir/kekeringan, terjadinya konflik kepentingan akan air dan sebagainya. Dilain pihak, kondisi sumber-air dari aspek waktu, ruang, jumlah dan mutu, yang dikenal dengan sebutan “warung jamu”, cenderung menurun, semakin memprihatinkan dan bahkan semakin langka keberadaannya.

Bahwa dalam bidang ekonomi, perekonomian nasional menghadapi tantangan besar antara lain: pertama, bagaimana meningkatkan dan mengembangkan daya saing nasional dalam rangka menghadapi persaingan global dan kedua, bagaimana mengatasi ketimpangan pendapatan (baik antar-golongan maupun antar-daerah) maupun mengatasi jumlah penduduk miskin yang ternyata masih besar.

Menghadapi tantangan tersebut, serta memperhatikan visi reformasi yang sedang digalakkan pelaksanaannya, maka arah pengembangan perekonomian masa yang akan datang adalah pemberdayaan ekonomi rakyat guna menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam membahas pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut, di Indonesia yang bercorak agraris tidak terlepas dari keberadaan petani, yang merupakan mayoritas dari jumlah penduduk Indonesia. Dalam hal ini memberdayakan ekonomi rakyat harus berati pula memberdayakan ekonomi para petani. Pemberdayaan ekonomi para petani akan terkait pula dengan produktivitas pertanian, harga komoditas pertanian, kehandalan system pengairan dalam hal ini sumber air dan jaringan irigasi (termasuk didalamnya adalah: teknologi pengelolaan sumberdaya air dan budidaya pertanian, petani dan kelembagaannya),  serta yang tak kalah pentingnya adalah keberlanjutan dari seluruh komponen pemberdayaan ekonomi petani tersebut.Pengelolaan sumberdaya air adalah salah satu aspek tata pengaturan air, yang secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi atas penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Dari batasan pengertian tersebut dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya air dapat diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya air pada hakekatnya adalah upaya mengatur dan memanfaatkan sumberdaya air berwawasan lingkungan untuk memenuhi hajad hidup dan perikehidupan masyarakat. Penulis ingin menyajikan pembahasan mengenai pengelolaan sumberdaya air yang akan menyangkut banyak hal, antara lain yang utama adalah pada empat aspek utama yakni: informasi data SDA, hak/kewenangan, bentuk lembaga pengelola, serta landasan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaannya….<to be continued by Surana…..>